JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar menerima kunjungan delegasi Partai Komunis China (PKC) untuk mematangkan kerja sama bidang ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara. Kerja sama itu juga diyakini berdampak positif bagi Indonesia, utamanya bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Demikian salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan delegasi Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin anggota Biro Politik dan Sekretaris Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Li Yuanchao, di Jakarta, Senin (6/6). Tampak pula Dubes China untuk Indonesia, Zhang Qiyue.
Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan beberapa Ketua DPP Partai Golkar seperti Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Muladi, Mahyudin, Iris Indira Murti, dan Rizal Mallarangeng.
Aburizal Bakrie menjelaskan, Partai Golkar dan PKC bertemu dalam kapasitas sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah. "Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok pun pendukung pemerintah. Kerja sama bisa dilakukan dengan siapa saja meski ideologi berbeda," katanya.
Aburizal menambahkan, pertemuan itu membicarakan kerja sama investasi, antara lain dalam pembangunan infrastruktur. Partai Komunis China telah menawarkan kerja sama infrastruktur dan Partai Golkar menyambut baik tawaran itu.
"Mereka juga menawarkan kerja sama energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan tenaga angin. Di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, energi itu akan sangat menguntungkan," ujarnya.
Selain itu, menurut Aburizal Bakrie, pertemuan juga membicarakan kerja sama investasi manufaktur di bidang usaha kecil dan usaha menengah.
Aburizal mengemukakan, meski Indonesia membangun infrastruktur lebih awal dari China, namun China justru berhasil melampaui capaian Indonesia. Hasilnya, kata dia, China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia.
"Pembangunan infrastruktur adalah kunci dari pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan infrastruktur, jangan harap pembangunan ekonomi bertumbuh dengan baik," katanya.
Ia mengaku tidak khawatir kerja sama antara Partai Golkar dan PKC mendapat reaksi negatif masyarakat Indonesia. "Partai Golkar sudah lama berhubungan dengan PKC. Kami tahu itu partai komunis, tetapi dalam bidang ekonomi, yang penting adalah kerja sama di bidang perdagangan internasional dan globalisasi," tuturnya.
Aburizal menambahkan, karena China sangat maju di bidang ekonomi, maka kerja sama ekonomi dengan China bakal menguntungkan Indonesia. "Tidak jadi masalah melakukan kerja sama walaupun ideologi berbeda," ujarnya. Kesepahaman kedua partai bahkan telah terbangun sejak tahun 2008, ketika Partai Golkar masih dipimpin Jusuf Kalla.
Ia menegaskan kembali, meski ideologi kedua partai berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni mendukung proses pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Partai Komunis China adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Golkar juga partai pendukung pemerintah. Jadi, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kerja sama antarpemerintah kedua negara," katanya lagi.
Terkait kerja sama di bidang politik, rencananya kedua partai akan mengirimkan kader-kadernya dalam program pertukaran kader. Partai Golkar juga mengajak PKC untuk sama-sama berperan menentukan arsitektur politik di Asia.
Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan dalam kancah politik Asia. Juga menentukan tatanan sosial untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Aburizal Bakrie juga tidak mempermasalahkan pertemuan delegasi PKC dengan sejumlah pimpinan partai lain selain Partai Golkar. "Saya kira, makin ketemu banyak partai makin bagus," katanya.
Selain dengan Partai Golkar, Partai Komunis China menawarkan kerja sama antarpartai di bidang politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tawaran itu disampaikan pimpinan delegasi PKC, Li Yuanchao, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan, PKC menawarkan kerja sama antarpartai untuk mendorong kerja sama antarnegara. "Kerja sama antara Indonesia dan China sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno," kata Tjahjo Kumolo usai pertemuan tersebut.
Menurut dia, PKC menawarkan kerja sama di antara kedua partai politik untuk terus me
Demikian salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan delegasi Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin anggota Biro Politik dan Sekretaris Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Li Yuanchao, di Jakarta, Senin (6/6). Tampak pula Dubes China untuk Indonesia, Zhang Qiyue.
Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan beberapa Ketua DPP Partai Golkar seperti Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Muladi, Mahyudin, Iris Indira Murti, dan Rizal Mallarangeng.
Aburizal Bakrie menjelaskan, Partai Golkar dan PKC bertemu dalam kapasitas sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah. "Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok pun pendukung pemerintah. Kerja sama bisa dilakukan dengan siapa saja meski ideologi berbeda," katanya.
Aburizal menambahkan, pertemuan itu membicarakan kerja sama investasi, antara lain dalam pembangunan infrastruktur. Partai Komunis China telah menawarkan kerja sama infrastruktur dan Partai Golkar menyambut baik tawaran itu.
"Mereka juga menawarkan kerja sama energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan tenaga angin. Di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, energi itu akan sangat menguntungkan," ujarnya.
Selain itu, menurut Aburizal Bakrie, pertemuan juga membicarakan kerja sama investasi manufaktur di bidang usaha kecil dan usaha menengah.
Aburizal mengemukakan, meski Indonesia membangun infrastruktur lebih awal dari China, namun China justru berhasil melampaui capaian Indonesia. Hasilnya, kata dia, China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia.
"Pembangunan infrastruktur adalah kunci dari pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan infrastruktur, jangan harap pembangunan ekonomi bertumbuh dengan baik," katanya.
Ia mengaku tidak khawatir kerja sama antara Partai Golkar dan PKC mendapat reaksi negatif masyarakat Indonesia. "Partai Golkar sudah lama berhubungan dengan PKC. Kami tahu itu partai komunis, tetapi dalam bidang ekonomi, yang penting adalah kerja sama di bidang perdagangan internasional dan globalisasi," tuturnya.
Aburizal menambahkan, karena China sangat maju di bidang ekonomi, maka kerja sama ekonomi dengan China bakal menguntungkan Indonesia. "Tidak jadi masalah melakukan kerja sama walaupun ideologi berbeda," ujarnya. Kesepahaman kedua partai bahkan telah terbangun sejak tahun 2008, ketika Partai Golkar masih dipimpin Jusuf Kalla.
Ia menegaskan kembali, meski ideologi kedua partai berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni mendukung proses pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Partai Komunis China adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Golkar juga partai pendukung pemerintah. Jadi, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kerja sama antarpemerintah kedua negara," katanya lagi.
Terkait kerja sama di bidang politik, rencananya kedua partai akan mengirimkan kader-kadernya dalam program pertukaran kader. Partai Golkar juga mengajak PKC untuk sama-sama berperan menentukan arsitektur politik di Asia.
Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan dalam kancah politik Asia. Juga menentukan tatanan sosial untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Aburizal Bakrie juga tidak mempermasalahkan pertemuan delegasi PKC dengan sejumlah pimpinan partai lain selain Partai Golkar. "Saya kira, makin ketemu banyak partai makin bagus," katanya.
Selain dengan Partai Golkar, Partai Komunis China menawarkan kerja sama antarpartai di bidang politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tawaran itu disampaikan pimpinan delegasi PKC, Li Yuanchao, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan, PKC menawarkan kerja sama antarpartai untuk mendorong kerja sama antarnegara. "Kerja sama antara Indonesia dan China sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno," kata Tjahjo Kumolo usai pertemuan tersebut.
Menurut dia, PKC menawarkan kerja sama di antara kedua partai politik untuk terus me
mbangun komunikasi guna mendorong kerja sama di antara kedua negara.
Untuk mengintensifkan pembahasan tawaran kerja sama itu, menurut dia, akan dilakukan dialog di antara kedua partai
selama dua pekan hingga dua bulan.
Sebelumnya, delegasi PKC juga bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/6).
Pada pertemuan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Yang Yanyi dari PKC.
Menurut keterangan Partai demokrat, kerja sama itu dilakukan bagi peningkatan kapasitas kader kedua partai melalui pelatihan dan juga perhatian serius terhadap isu-isu strategis kawasan di tingkat regional maupun internasional di bidang perdagangan, ekonomi, energi, ilmu pengetahuan, sosial, dan politik. (Rully)
PDIP
sumber: liputan 6
JAKARTA - Demi kader yang bermutu dan berkualitas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjajaki kerjasama dengan Partai Komunis China (PKC).
Hal ini terlontar kala, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menerima rombongan dari PKC, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China, Li Yuan Chao di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Tjahjo didampingi oleh Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Ketua Bidang Keanggotaan DPP PDIP, Idham Samawi.
"PDIP menerima tamu dari Partai Komunis China. Mereka menawarkan peningkatan kerja sama antara kedua negara. Juga kerja sama antara institusi partai politik untuk meningkatkan sumber daya, yang mana kedua partai ini mampu meningkatkan kerja sama antar dua negara," papar Tjahjo.
Selain untuk peningkatan kerja sama, kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengunjungi China pada 2010 dan Mei 2011 lalu.
"Bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan sebelumnya," imbuh Andreas.
Disinggung mengapa melakukan kerja sama dengan partai yang menganut ideologi komunis. Idham menjelaskan antara PDIP dan PKC memiliki kesamaan dalam hal kerakyatan. PDIP melakukan afiliasi partai untuk membuka hubungan dan jaringan antar partai. PDIP tidak melihat asal atau ideologi dari partai yang menawarkan kerja sama.
"Yang sama itu yang akan kita coba kerja sama nanti. Berikutnya kami berbicara tentang kaderisasi dan memanfaatkan ideologi. Ingat ya bukan ideologinya (komunis), tapi cara memahamkan ideologi kepada kader dan masyarakat," ucap Idham.
Terkait kerja sama di bidang kaderisasi partai. Idham mengungkapkan sangat terkesan dengan PKC yang memiliki 6 (enam) sekolah partai, untuk mendidik kader partai yang akan ditempatkan di jabatan politik atau pemerintahan.
Terkait dengan sekolah partai, Idham menuturkan saat ini PDIP sedang dalam persiapan membentuk sekolah partai. Sekolah partai ini rencananya akan didirikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
"Jadi kekaderannya dilakukan melalui sekolah partai. Sekarang ini masih dalam persiapan, tapi embrionya dalam partai sebenarnya sudah disiapkan," terang Idham.
PDIP melihat sekolah partai penting artinya selain untuk membekali kadernya dengan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, juga menjadi sarana persiapan serta mematangkan kader yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin.
PDIP sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama pendidikan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).
"Untuk jurusan pemerintahan dan jurusan politik," kata Idham.
Salah satu kader PDIP yang disekolahkan adalah Rano Karno. "Partai menugaskan Rano Karno mendalami ilmu pemerintahan. Semester 2," tandas Tjaho.
Editor: FAZARIS TANTI
Hal ini terlontar kala, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menerima rombongan dari PKC, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China, Li Yuan Chao di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Tjahjo didampingi oleh Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Ketua Bidang Keanggotaan DPP PDIP, Idham Samawi.
"PDIP menerima tamu dari Partai Komunis China. Mereka menawarkan peningkatan kerja sama antara kedua negara. Juga kerja sama antara institusi partai politik untuk meningkatkan sumber daya, yang mana kedua partai ini mampu meningkatkan kerja sama antar dua negara," papar Tjahjo.
Selain untuk peningkatan kerja sama, kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengunjungi China pada 2010 dan Mei 2011 lalu.
"Bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan sebelumnya," imbuh Andreas.
Disinggung mengapa melakukan kerja sama dengan partai yang menganut ideologi komunis. Idham menjelaskan antara PDIP dan PKC memiliki kesamaan dalam hal kerakyatan. PDIP melakukan afiliasi partai untuk membuka hubungan dan jaringan antar partai. PDIP tidak melihat asal atau ideologi dari partai yang menawarkan kerja sama.
"Yang sama itu yang akan kita coba kerja sama nanti. Berikutnya kami berbicara tentang kaderisasi dan memanfaatkan ideologi. Ingat ya bukan ideologinya (komunis), tapi cara memahamkan ideologi kepada kader dan masyarakat," ucap Idham.
Terkait kerja sama di bidang kaderisasi partai. Idham mengungkapkan sangat terkesan dengan PKC yang memiliki 6 (enam) sekolah partai, untuk mendidik kader partai yang akan ditempatkan di jabatan politik atau pemerintahan.
Terkait dengan sekolah partai, Idham menuturkan saat ini PDIP sedang dalam persiapan membentuk sekolah partai. Sekolah partai ini rencananya akan didirikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
"Jadi kekaderannya dilakukan melalui sekolah partai. Sekarang ini masih dalam persiapan, tapi embrionya dalam partai sebenarnya sudah disiapkan," terang Idham.
PDIP melihat sekolah partai penting artinya selain untuk membekali kadernya dengan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, juga menjadi sarana persiapan serta mematangkan kader yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin.
PDIP sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama pendidikan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).
"Untuk jurusan pemerintahan dan jurusan politik," kata Idham.
Salah satu kader PDIP yang disekolahkan adalah Rano Karno. "Partai menugaskan Rano Karno mendalami ilmu pemerintahan. Semester 2," tandas Tjaho.
(dat03/media)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar