new madara uchiha picture
madara hidup lagi
Senin, 26 Januari 2015
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Jumat, 31 Oktober 2014
PEMASANGAN POSTER ANTI KORUPSI
ANGGOTA KELOMPO:
1. AMANATUL FITRIANI
2. JAUHAROTUN NAFISAH
3. LUZNA SILVIANI
4. UMI SOLIKHAH
5. ZAKIYATUL FAKHIROH (3301412112)
Kamis, 30 Oktober 2014
PERBEDAAN CIVIL LAW DAN COMMON LAW
Perbedaan Civil Law dan Common Law
Dalam literatur hukum, ada empat sistem hukum
dunia yg paling dominan:
civil law, disebut juga sistem hukum Eropa-Kontinental, banyak diterapkan di negara2 Eropa daratan dan bekas jajahannya (seperti Indonesia yg menerapkan civil law yg dibawa Belanda)
common law, disebut juga case law atau sistem hukum Anglo-Sakson, diterapkan di Inggris dan negara2 bekas jajahannya
Islamic law (hukum Islam)
socialist law (hukum sosialis)
Kedua istilah 'civil law' dan 'common law' dalam literatur hukum Indonesia tidak diterjemahkan karena memang sulit mencari padanan langsungnya.
Namun demikian, menurut definisinya:
common law = hukum yg dibuat berdasarkan adat/tradisi yg berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya, sistem hukum ini tidak tertulis.
civil law = hukum yg dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yg dilakukan lembaga legislatif. Berbeda dg common law, civil law sejak awal pembuatannya sudah merupakan sistem hukum tertulis.
Karena ciri khas dan kompleksitasnya istilah 'common law' dipertahankan dan tidak diterjemahkan.
Kalau diterjemahkan 'hukum adat' bisa rancu dg 'hukum adat' (adat/customary law) yg diakui keberadaannya di Indonesia.
Kalau diterjemahkan 'hukum tak tertulis', tidak sesuai lagi dg kenyataan sekarang bahwa 'common law' sudah menjadi hukum tertulis.
Kalau diterjemahkan 'hukum kasus' (case law), makna asalnya jadi berkurang karena sebenarnya istilah 'case law' tsb hanyalah sebutan lain dari 'common law' dan tentu saja kurang populer daripada 'common law'.
Dg semua pertimbangan tsb dan juga fakta bahwa literatur hukum Indonesia tetap mempertahankan istilah 'common law' tanpa diterjemahkan, saya mengusulkan istilah tsb tidak perlu diterjemahkan karena berpotensi mengurangi dan mengaburkan makna yg dimaksud.
civil law, disebut juga sistem hukum Eropa-Kontinental, banyak diterapkan di negara2 Eropa daratan dan bekas jajahannya (seperti Indonesia yg menerapkan civil law yg dibawa Belanda)
common law, disebut juga case law atau sistem hukum Anglo-Sakson, diterapkan di Inggris dan negara2 bekas jajahannya
Islamic law (hukum Islam)
socialist law (hukum sosialis)
Kedua istilah 'civil law' dan 'common law' dalam literatur hukum Indonesia tidak diterjemahkan karena memang sulit mencari padanan langsungnya.
Namun demikian, menurut definisinya:
common law = hukum yg dibuat berdasarkan adat/tradisi yg berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya, sistem hukum ini tidak tertulis.
civil law = hukum yg dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yg dilakukan lembaga legislatif. Berbeda dg common law, civil law sejak awal pembuatannya sudah merupakan sistem hukum tertulis.
Karena ciri khas dan kompleksitasnya istilah 'common law' dipertahankan dan tidak diterjemahkan.
Kalau diterjemahkan 'hukum adat' bisa rancu dg 'hukum adat' (adat/customary law) yg diakui keberadaannya di Indonesia.
Kalau diterjemahkan 'hukum tak tertulis', tidak sesuai lagi dg kenyataan sekarang bahwa 'common law' sudah menjadi hukum tertulis.
Kalau diterjemahkan 'hukum kasus' (case law), makna asalnya jadi berkurang karena sebenarnya istilah 'case law' tsb hanyalah sebutan lain dari 'common law' dan tentu saja kurang populer daripada 'common law'.
Dg semua pertimbangan tsb dan juga fakta bahwa literatur hukum Indonesia tetap mempertahankan istilah 'common law' tanpa diterjemahkan, saya mengusulkan istilah tsb tidak perlu diterjemahkan karena berpotensi mengurangi dan mengaburkan makna yg dimaksud.
|
COMMON LAW/ANGLO SAXON
|
CIVIL LAW/EROPA KONT
|
|
|
SISTEM PERATURAN
|
Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan
melalui putusan hakim
Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum
publik dan privat
|
Hukum tertulis (kodifikasi)
Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik
dengan hukum privat
|
|
SISTEM PERADILAN
|
Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan
kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan
Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara
yang sejenis melalui asas The Binding of precedent
Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan
peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata
atau pidana
|
Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim
adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya
sekaligus menjatuhkan putusan.
Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti
putusan hakim sebelumnya.
Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah
pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan
terdakwa bukan sebagai pihak penentang
|
ANALISIS ASPEK PSIKOMOTORIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK
Analisis
tentang ruang aspek psikomotorik. dalam pendidikan politik
1.
C.
Aspek
Psikomotorik
Aspek
psikomotorik dalam pendidikan politik bagi warga Negara di dalam masyarakat
yang demokratis adalah kecakapan-kecakapan warga Negara. Meliputi kecakapan-kecakapan intelektual dan
partisipasi yang terkait. Kecakapan intelektual yang dimaksud adalah kecakapan
berpikir kritis.
Kecakapan
intelektual warga Negara dalam melihat berbagai persoalan kritis , misalnya
mewajibkan seseorang memahami isu tersebut sekaligus sejarahnya, keterkaitan
dengan masa kini, serta merangkai menjadi piranti intelektual untuk membuat
berbagai pertimbangan yang akan bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Oleh
karenanya, kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi warga Negara yang
bertanggung jawab dan terdidik (sadar informasi) sering disebut sebagai
kecakapan brpikir kritis.
Prasyarat
Kesadaran
bahwa sebuah persoalan masyarakat (individu maupun kolektif) selalu dipengaruhi
oleh aspek-aspek yang merupakan bentuk dari kesadaran kritis yang ditumbuhkan
di kalangan warga Negara.
Persoalan yang ada di masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek yang berbeda, yaitu:
Persoalan yang ada di masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek yang berbeda, yaitu:
1.
Nilai
kepercayaan (budaya, termasuk agama)
2.
Organisasi
(politik)
3.
Kelangsungan
hidup (ekonomi dan sosial)
Unsur-
unsure dari kecakapan berpikir kritis
yang harus dikembangkan pada diri generasi muda adalah:
1.
Kemampuan
mendengar
2.
Kemampuan
mengidentifikasi dan mendeskripsikan persoalan
3.
Kemampuan
menganalisis
4.
Kemampuan
untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik
Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan
keterampilan (skill) tau kemampuan bertindak
setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar
psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami
sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk
kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotor adalah berhubungan
dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan
sebagainya.
Hasil belajar keterampilan (psikomotor) dapat diukur melalui: (1)
pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran
praktik berlangsung, (2) sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan
memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,
dan sikap, (3) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam
lingkungan kerjanya.
Menentukan aspek yang paling efektif untuk diterapkan
dalam pendidikan politik
Kamis, 25 September 2014
PDI DAN GOLKAR BEKERJASAMA DENGAN PARTAI KOMUNIS CHINA (PKC) / PARTAI KOMUNIS TINGKOK (PKT)
1. GOLKAR
Untuk mengintensifkan pembahasan tawaran kerja sama itu, menurut dia, akan dilakukan dialog di antara kedua partai
Sebelumnya, delegasi PKC juga bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/6).
Pada pertemuan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Yang Yanyi dari PKC.
Menurut keterangan Partai demokrat, kerja sama itu dilakukan bagi peningkatan kapasitas kader kedua partai melalui pelatihan dan juga perhatian serius terhadap isu-isu strategis kawasan di tingkat regional maupun internasional di bidang perdagangan, ekonomi, energi, ilmu pengetahuan, sosial, dan politik. (Rully)
JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar menerima kunjungan delegasi Partai Komunis China (PKC) untuk mematangkan kerja sama bidang ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara. Kerja sama itu juga diyakini berdampak positif bagi Indonesia, utamanya bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Demikian salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan delegasi Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin anggota Biro Politik dan Sekretaris Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Li Yuanchao, di Jakarta, Senin (6/6). Tampak pula Dubes China untuk Indonesia, Zhang Qiyue.
Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan beberapa Ketua DPP Partai Golkar seperti Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Muladi, Mahyudin, Iris Indira Murti, dan Rizal Mallarangeng.
Aburizal Bakrie menjelaskan, Partai Golkar dan PKC bertemu dalam kapasitas sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah. "Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok pun pendukung pemerintah. Kerja sama bisa dilakukan dengan siapa saja meski ideologi berbeda," katanya.
Aburizal menambahkan, pertemuan itu membicarakan kerja sama investasi, antara lain dalam pembangunan infrastruktur. Partai Komunis China telah menawarkan kerja sama infrastruktur dan Partai Golkar menyambut baik tawaran itu.
"Mereka juga menawarkan kerja sama energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan tenaga angin. Di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, energi itu akan sangat menguntungkan," ujarnya.
Selain itu, menurut Aburizal Bakrie, pertemuan juga membicarakan kerja sama investasi manufaktur di bidang usaha kecil dan usaha menengah.
Aburizal mengemukakan, meski Indonesia membangun infrastruktur lebih awal dari China, namun China justru berhasil melampaui capaian Indonesia. Hasilnya, kata dia, China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia.
"Pembangunan infrastruktur adalah kunci dari pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan infrastruktur, jangan harap pembangunan ekonomi bertumbuh dengan baik," katanya.
Ia mengaku tidak khawatir kerja sama antara Partai Golkar dan PKC mendapat reaksi negatif masyarakat Indonesia. "Partai Golkar sudah lama berhubungan dengan PKC. Kami tahu itu partai komunis, tetapi dalam bidang ekonomi, yang penting adalah kerja sama di bidang perdagangan internasional dan globalisasi," tuturnya.
Aburizal menambahkan, karena China sangat maju di bidang ekonomi, maka kerja sama ekonomi dengan China bakal menguntungkan Indonesia. "Tidak jadi masalah melakukan kerja sama walaupun ideologi berbeda," ujarnya. Kesepahaman kedua partai bahkan telah terbangun sejak tahun 2008, ketika Partai Golkar masih dipimpin Jusuf Kalla.
Ia menegaskan kembali, meski ideologi kedua partai berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni mendukung proses pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Partai Komunis China adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Golkar juga partai pendukung pemerintah. Jadi, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kerja sama antarpemerintah kedua negara," katanya lagi.
Terkait kerja sama di bidang politik, rencananya kedua partai akan mengirimkan kader-kadernya dalam program pertukaran kader. Partai Golkar juga mengajak PKC untuk sama-sama berperan menentukan arsitektur politik di Asia.
Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan dalam kancah politik Asia. Juga menentukan tatanan sosial untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Aburizal Bakrie juga tidak mempermasalahkan pertemuan delegasi PKC dengan sejumlah pimpinan partai lain selain Partai Golkar. "Saya kira, makin ketemu banyak partai makin bagus," katanya.
Selain dengan Partai Golkar, Partai Komunis China menawarkan kerja sama antarpartai di bidang politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tawaran itu disampaikan pimpinan delegasi PKC, Li Yuanchao, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan, PKC menawarkan kerja sama antarpartai untuk mendorong kerja sama antarnegara. "Kerja sama antara Indonesia dan China sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno," kata Tjahjo Kumolo usai pertemuan tersebut.
Menurut dia, PKC menawarkan kerja sama di antara kedua partai politik untuk terus me
Demikian salah satu poin kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan delegasi Partai Komunis China (PKC) yang dipimpin anggota Biro Politik dan Sekretaris Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Li Yuanchao, di Jakarta, Senin (6/6). Tampak pula Dubes China untuk Indonesia, Zhang Qiyue.
Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan beberapa Ketua DPP Partai Golkar seperti Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Muladi, Mahyudin, Iris Indira Murti, dan Rizal Mallarangeng.
Aburizal Bakrie menjelaskan, Partai Golkar dan PKC bertemu dalam kapasitas sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah. "Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok pun pendukung pemerintah. Kerja sama bisa dilakukan dengan siapa saja meski ideologi berbeda," katanya.
Aburizal menambahkan, pertemuan itu membicarakan kerja sama investasi, antara lain dalam pembangunan infrastruktur. Partai Komunis China telah menawarkan kerja sama infrastruktur dan Partai Golkar menyambut baik tawaran itu.
"Mereka juga menawarkan kerja sama energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan tenaga angin. Di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik, energi itu akan sangat menguntungkan," ujarnya.
Selain itu, menurut Aburizal Bakrie, pertemuan juga membicarakan kerja sama investasi manufaktur di bidang usaha kecil dan usaha menengah.
Aburizal mengemukakan, meski Indonesia membangun infrastruktur lebih awal dari China, namun China justru berhasil melampaui capaian Indonesia. Hasilnya, kata dia, China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia.
"Pembangunan infrastruktur adalah kunci dari pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan infrastruktur, jangan harap pembangunan ekonomi bertumbuh dengan baik," katanya.
Ia mengaku tidak khawatir kerja sama antara Partai Golkar dan PKC mendapat reaksi negatif masyarakat Indonesia. "Partai Golkar sudah lama berhubungan dengan PKC. Kami tahu itu partai komunis, tetapi dalam bidang ekonomi, yang penting adalah kerja sama di bidang perdagangan internasional dan globalisasi," tuturnya.
Aburizal menambahkan, karena China sangat maju di bidang ekonomi, maka kerja sama ekonomi dengan China bakal menguntungkan Indonesia. "Tidak jadi masalah melakukan kerja sama walaupun ideologi berbeda," ujarnya. Kesepahaman kedua partai bahkan telah terbangun sejak tahun 2008, ketika Partai Golkar masih dipimpin Jusuf Kalla.
Ia menegaskan kembali, meski ideologi kedua partai berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni mendukung proses pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Partai Komunis China adalah partai pendukung pemerintah dan Partai Golkar juga partai pendukung pemerintah. Jadi, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kerja sama antarpemerintah kedua negara," katanya lagi.
Terkait kerja sama di bidang politik, rencananya kedua partai akan mengirimkan kader-kadernya dalam program pertukaran kader. Partai Golkar juga mengajak PKC untuk sama-sama berperan menentukan arsitektur politik di Asia.
Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia mempunyai kepentingan dalam kancah politik Asia. Juga menentukan tatanan sosial untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Aburizal Bakrie juga tidak mempermasalahkan pertemuan delegasi PKC dengan sejumlah pimpinan partai lain selain Partai Golkar. "Saya kira, makin ketemu banyak partai makin bagus," katanya.
Selain dengan Partai Golkar, Partai Komunis China menawarkan kerja sama antarpartai di bidang politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tawaran itu disampaikan pimpinan delegasi PKC, Li Yuanchao, kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan, PKC menawarkan kerja sama antarpartai untuk mendorong kerja sama antarnegara. "Kerja sama antara Indonesia dan China sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno," kata Tjahjo Kumolo usai pertemuan tersebut.
Menurut dia, PKC menawarkan kerja sama di antara kedua partai politik untuk terus me
mbangun komunikasi guna mendorong kerja sama di antara kedua negara.
Untuk mengintensifkan pembahasan tawaran kerja sama itu, menurut dia, akan dilakukan dialog di antara kedua partai
selama dua pekan hingga dua bulan.
Sebelumnya, delegasi PKC juga bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/6).
Pada pertemuan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Partai Demokrat yang diwakili Ketua DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Yang Yanyi dari PKC.
Menurut keterangan Partai demokrat, kerja sama itu dilakukan bagi peningkatan kapasitas kader kedua partai melalui pelatihan dan juga perhatian serius terhadap isu-isu strategis kawasan di tingkat regional maupun internasional di bidang perdagangan, ekonomi, energi, ilmu pengetahuan, sosial, dan politik. (Rully)
PDIP
sumber: liputan 6
JAKARTA - Demi kader yang bermutu dan berkualitas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjajaki kerjasama dengan Partai Komunis China (PKC).
Hal ini terlontar kala, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menerima rombongan dari PKC, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China, Li Yuan Chao di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Tjahjo didampingi oleh Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Ketua Bidang Keanggotaan DPP PDIP, Idham Samawi.
"PDIP menerima tamu dari Partai Komunis China. Mereka menawarkan peningkatan kerja sama antara kedua negara. Juga kerja sama antara institusi partai politik untuk meningkatkan sumber daya, yang mana kedua partai ini mampu meningkatkan kerja sama antar dua negara," papar Tjahjo.
Selain untuk peningkatan kerja sama, kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengunjungi China pada 2010 dan Mei 2011 lalu.
"Bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan sebelumnya," imbuh Andreas.
Disinggung mengapa melakukan kerja sama dengan partai yang menganut ideologi komunis. Idham menjelaskan antara PDIP dan PKC memiliki kesamaan dalam hal kerakyatan. PDIP melakukan afiliasi partai untuk membuka hubungan dan jaringan antar partai. PDIP tidak melihat asal atau ideologi dari partai yang menawarkan kerja sama.
"Yang sama itu yang akan kita coba kerja sama nanti. Berikutnya kami berbicara tentang kaderisasi dan memanfaatkan ideologi. Ingat ya bukan ideologinya (komunis), tapi cara memahamkan ideologi kepada kader dan masyarakat," ucap Idham.
Terkait kerja sama di bidang kaderisasi partai. Idham mengungkapkan sangat terkesan dengan PKC yang memiliki 6 (enam) sekolah partai, untuk mendidik kader partai yang akan ditempatkan di jabatan politik atau pemerintahan.
Terkait dengan sekolah partai, Idham menuturkan saat ini PDIP sedang dalam persiapan membentuk sekolah partai. Sekolah partai ini rencananya akan didirikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
"Jadi kekaderannya dilakukan melalui sekolah partai. Sekarang ini masih dalam persiapan, tapi embrionya dalam partai sebenarnya sudah disiapkan," terang Idham.
PDIP melihat sekolah partai penting artinya selain untuk membekali kadernya dengan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, juga menjadi sarana persiapan serta mematangkan kader yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin.
PDIP sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama pendidikan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).
"Untuk jurusan pemerintahan dan jurusan politik," kata Idham.
Salah satu kader PDIP yang disekolahkan adalah Rano Karno. "Partai menugaskan Rano Karno mendalami ilmu pemerintahan. Semester 2," tandas Tjaho.
Editor: FAZARIS TANTI
Hal ini terlontar kala, Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menerima rombongan dari PKC, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri China, Li Yuan Chao di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Tjahjo didampingi oleh Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Ketua Bidang Keanggotaan DPP PDIP, Idham Samawi.
"PDIP menerima tamu dari Partai Komunis China. Mereka menawarkan peningkatan kerja sama antara kedua negara. Juga kerja sama antara institusi partai politik untuk meningkatkan sumber daya, yang mana kedua partai ini mampu meningkatkan kerja sama antar dua negara," papar Tjahjo.
Selain untuk peningkatan kerja sama, kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengunjungi China pada 2010 dan Mei 2011 lalu.
"Bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan-kunjungan sebelumnya," imbuh Andreas.
Disinggung mengapa melakukan kerja sama dengan partai yang menganut ideologi komunis. Idham menjelaskan antara PDIP dan PKC memiliki kesamaan dalam hal kerakyatan. PDIP melakukan afiliasi partai untuk membuka hubungan dan jaringan antar partai. PDIP tidak melihat asal atau ideologi dari partai yang menawarkan kerja sama.
"Yang sama itu yang akan kita coba kerja sama nanti. Berikutnya kami berbicara tentang kaderisasi dan memanfaatkan ideologi. Ingat ya bukan ideologinya (komunis), tapi cara memahamkan ideologi kepada kader dan masyarakat," ucap Idham.
Terkait kerja sama di bidang kaderisasi partai. Idham mengungkapkan sangat terkesan dengan PKC yang memiliki 6 (enam) sekolah partai, untuk mendidik kader partai yang akan ditempatkan di jabatan politik atau pemerintahan.
Terkait dengan sekolah partai, Idham menuturkan saat ini PDIP sedang dalam persiapan membentuk sekolah partai. Sekolah partai ini rencananya akan didirikan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
"Jadi kekaderannya dilakukan melalui sekolah partai. Sekarang ini masih dalam persiapan, tapi embrionya dalam partai sebenarnya sudah disiapkan," terang Idham.
PDIP melihat sekolah partai penting artinya selain untuk membekali kadernya dengan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, juga menjadi sarana persiapan serta mematangkan kader yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin.
PDIP sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama pendidikan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN).
"Untuk jurusan pemerintahan dan jurusan politik," kata Idham.
Salah satu kader PDIP yang disekolahkan adalah Rano Karno. "Partai menugaskan Rano Karno mendalami ilmu pemerintahan. Semester 2," tandas Tjaho.
(dat03/media)
Langganan:
Postingan (Atom)